Dampak Pajak Minerba Tambang Pasir Lumajang Belum Optimal

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengemukakan kalau tambang pasir di Lumajang bagai emas hitam Jawa Timur yang cukup mungkin. Akan tetapi kemampuan yang besar belumlah juga dibarengi dengan pendapatan pajak minerba dari tambang pasir yang belum maksimum. “Dari tujuan 37 milyar tahun yang kemarin cuma terealisasi 11 milyar,” kata Bupati waktu berdiskusi terkait tata urus tambang pasir ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (23/08/2020).

Baca Juga: upah tukang

Dijelaskanya, hal semacam itu dilandasi dari belumlah juga kelarnya masalah-masalah tambang pasir, seperti perseteruan sosial, inkonsistensi IPPKH (Izin Pinjam Gunakan Lokasi Hutan), persediaanpile illegal, sengkarut armada pasir, kebocoran Surat Info Angkutan Barang (SKAB), penambang pasir serta harga jual pasir.

Menuntaskan carut marut masalah tambang pasir di Lumajang diungkapkan Bupati tak seringan memutar telapak tangan. Pelbagai usaha dicapai biar satu-satu masalah-masalah tambang pasir bisa diakhiri. “Moratorium yang waktu ke waktu masih kami tutup bakal lekas kami membuka sembari barusan saya diskusikan terhadap Ibu Gubernur berkaitan tata urus tambang pasir dimulai dari rencana jalan privat tambang pasir sampai pembangunan persediaanpile terintegrasi,” jelasnya.

Berkaitan ide pembangunan persediaanpile terintegrasi, Bupati mengatakan kalau pembiayaannya tak bisa cuma disokong dari APBD Kab. Lumajang saja. Bupati yakin seandainya ada sinergisitas Pemkab dengan Pemprov Ja-tim, tata urus tambang pasir bakal bertambah cepat diakhiri.

“Lantaran pembiayaan tak dapat memercayakan APBD Kabupaten Lumajang, sangat mungkin pembiayaan lain, barusan ada sejumlah pilihan misalkan memanfaatkan kebijakan SMI atau Media Multi Infrastruktur dari Kementerian Keuangan yang sangat mungkin terdapatnya pinjaman modal dari prosedur SMI, seumpamanya ada kerjasama dengan Pemprov Ja-tim semestinya ada pemercepatan tata urus tambang pasir di Lumajang,” pungkasnya.

Artikel Terkait :harga pasir

Sementara saat itu, Gubernur Khofifah menyikapi kalau perihal – perihal yang menyebabkan luapan sosial berkaitan tambang pasir di Lumajang mesti lekas dicarikan pemecahan. Gubernur menyuruh barisannya buat melakukan komunikasi dengan mendalam dengan Pemkab. Lumajang terpenting berkaitan prosedur pembangunan persediaanpile terintegrasi. “Insya Allah kita bakal berjumpa pola berhubungan dengan persediaanpile,” terangnya.

READ  Bikin Tahan Cuaca, Ini Dia Komposisi Baja Ringan